Pada Rabu (6/9/2017) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Penerbitan Perpres dalam jangka pendek memang sebagai jalan keluar dari masalah polemik Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Melalui peraturan yang baru diterbitkan itu, setiap sekolah diberi kuasa untuk menentukan sekolah 6 hari atau 5 hari dalam sepekan.
Secara normatif, Penguatan Pendidikan Karakter dinilai menjadi salah satu cara untuk membangun dan membekali anak Indonesia sebagai generasi emas pada 2045. Sedangkan Perpres menjadi payung hukum bagi menteri, gubernur dan bupati/walikota untuk menyiapkan anggaran pendidikan karakter di sekolah, madrasah hingga di dalam lingkungan masyarakat.
“NU berharap agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat melaksanakan dan menjalankan Perpres tentang PPK ini secara konsisten sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,” ujar Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj.
Di Indonesia pendidikan karakter bukan hal yang baru. Bila menilik tujuan dari Perpres No 87 tahun 2017 menargetkan penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Semua itu jelas sudah terekam dalam mata pelajaran pendidikan moral, agama, kewarganegaraan dan lainnya yang sudah pernah ada diajarkan dalam kurikulum sek
Di beberapa negara, pendidikan karakter juga sudah diterapkan dalam kurikulum sekolah. Misalnya di malyasia, siswa tak perlu menunggu hingga SD untuk belajar tentang moral, pemerintah Malaysia sudah mulai menerapkan pendidikan moral pada anak-anak TK. Dengan sistem 6 hari sekolah dalam seminggu, pendidikan moral dijadikan satu fokus pembelajaran dari beberapa fokus yang ditetapkan. Fokus pembelajaran lainnya yakni bahasa dan komunikasi, pengembangan kognitif, emosi, dan kreativitas.
Pendidikan moral adalah pelajaran wajib bagi siswa di Malaysia dan dianggap menjadi jawaban atas perubahan sosial dalam struktur masyarakat yang kini menghadapi peningkatan kriminalitas, pergaulan bebas, penggunaan obat terlarang hingga sikap yang bertentangan dengan nilai dalam masyarakat.
Namun, bamban sumintono dalam tulisannya Pendidikan Moral di Malaysia menyebutkan bahwa siswa di Malaysia akan kebingungan dengan sistem pendidikan moral yang dilakukan secara direct teachingatau diajarkan secara langsung di depan kelas dengan nilai-nilai moral yang sudah ditetapkan.
Menurutnya, pendidikan moral lebih baik dilakukan dengan guru yang menjadi pendamping dan memberi semangat kepada siswa dan membiarkan siswa untuk memilih secara mandiri nilai-nilai mana yang tepat. Alasannya karena Malaysia terdiri dari multikultur dan masing-masing orang memiliki nilai moral yang berbeda sehingga perlu membebaskan siswa untuk memilih nilai yang sesuai dengan budaya atau agamanya.
Di Singapura, masalah perubahan sosial, globalisasi dan kemajuan teknologi juga memunculkan berbagai dampak baik itu positif hingga negatif, sehingga menjadi bahan pertimbangan Singapura untuk menerapkan pendidikan karakter dan kewarganegaraan (CCE).
Pendidikan ini dimulai sejak SD dan dijadikan mata pelajaran. Berdasarkan laporan dari situs web Kementerian Pendidikan Singapura, CCE menjadi "jantung" bagi sistem pendidikan di negara tersebut. Siswa akan diajar tentang tanggung jawab kepada keluarga dan masyarakat serta memahami peran mereka bagi masa depan bangsa.
“Sistem pendidikan harus...memelihara warga Singapura untuk memiliki karakter yang baik, sehingga setiap orang memiliki tekad moral untuk bertahan di masa depan yang tidak pasti dan rasa tanggung jawab yang kuat untuk berkontribusi bagi keberhasilan Singapura dan kesejahteraan sesama warga Singapura,” kata Menteri Pendidikan Singapura, Heng Swee Keat, dikutip dari Kementerian Pendidikan Singapura.
CjwKCAiAxarQBRAmEiwA6YcGKMNBSRigxTVeRtLHVBgYJ14Q5uRBnKKvgrM2t9tOc0uG2WOxX8GAGhodi
Secara normatif, Penguatan Pendidikan Karakter dinilai menjadi salah satu cara untuk membangun dan membekali anak Indonesia sebagai generasi emas pada 2045. Sedangkan Perpres menjadi payung hukum bagi menteri, gubernur dan bupati/walikota untuk menyiapkan anggaran pendidikan karakter di sekolah, madrasah hingga di dalam lingkungan masyarakat.
“NU berharap agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat melaksanakan dan menjalankan Perpres tentang PPK ini secara konsisten sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,” ujar Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj.
Di Indonesia pendidikan karakter bukan hal yang baru. Bila menilik tujuan dari Perpres No 87 tahun 2017 menargetkan penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Semua itu jelas sudah terekam dalam mata pelajaran pendidikan moral, agama, kewarganegaraan dan lainnya yang sudah pernah ada diajarkan dalam kurikulum sek
Di beberapa negara, pendidikan karakter juga sudah diterapkan dalam kurikulum sekolah. Misalnya di malyasia, siswa tak perlu menunggu hingga SD untuk belajar tentang moral, pemerintah Malaysia sudah mulai menerapkan pendidikan moral pada anak-anak TK. Dengan sistem 6 hari sekolah dalam seminggu, pendidikan moral dijadikan satu fokus pembelajaran dari beberapa fokus yang ditetapkan. Fokus pembelajaran lainnya yakni bahasa dan komunikasi, pengembangan kognitif, emosi, dan kreativitas.
Pendidikan moral adalah pelajaran wajib bagi siswa di Malaysia dan dianggap menjadi jawaban atas perubahan sosial dalam struktur masyarakat yang kini menghadapi peningkatan kriminalitas, pergaulan bebas, penggunaan obat terlarang hingga sikap yang bertentangan dengan nilai dalam masyarakat.
Namun, bamban sumintono dalam tulisannya Pendidikan Moral di Malaysia menyebutkan bahwa siswa di Malaysia akan kebingungan dengan sistem pendidikan moral yang dilakukan secara direct teachingatau diajarkan secara langsung di depan kelas dengan nilai-nilai moral yang sudah ditetapkan.
Menurutnya, pendidikan moral lebih baik dilakukan dengan guru yang menjadi pendamping dan memberi semangat kepada siswa dan membiarkan siswa untuk memilih secara mandiri nilai-nilai mana yang tepat. Alasannya karena Malaysia terdiri dari multikultur dan masing-masing orang memiliki nilai moral yang berbeda sehingga perlu membebaskan siswa untuk memilih nilai yang sesuai dengan budaya atau agamanya.
Di Singapura, masalah perubahan sosial, globalisasi dan kemajuan teknologi juga memunculkan berbagai dampak baik itu positif hingga negatif, sehingga menjadi bahan pertimbangan Singapura untuk menerapkan pendidikan karakter dan kewarganegaraan (CCE).
Pendidikan ini dimulai sejak SD dan dijadikan mata pelajaran. Berdasarkan laporan dari situs web Kementerian Pendidikan Singapura, CCE menjadi "jantung" bagi sistem pendidikan di negara tersebut. Siswa akan diajar tentang tanggung jawab kepada keluarga dan masyarakat serta memahami peran mereka bagi masa depan bangsa.
“Sistem pendidikan harus...memelihara warga Singapura untuk memiliki karakter yang baik, sehingga setiap orang memiliki tekad moral untuk bertahan di masa depan yang tidak pasti dan rasa tanggung jawab yang kuat untuk berkontribusi bagi keberhasilan Singapura dan kesejahteraan sesama warga Singapura,” kata Menteri Pendidikan Singapura, Heng Swee Keat, dikutip dari Kementerian Pendidikan Singapura.
CjwKCAiAxarQBRAmEiwA6YcGKMNBSRigxTVeRtLHVBgYJ14Q5uRBnKKvgrM2t9tOc0uG2WOxX8GAGhodi
Komentar
Posting Komentar